Kontroversi Pidato Perdana Menteri Modi: Tudingan Diskriminasi dan Pengaduan Partai Kongres
japanchildrenrights.org – Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah menjadi subyek pengaduan yang diajukan oleh Partai Kongres, partai oposisi di India, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 April. Partai Kongres menuduh bahwa pidato Modi yang disampaikan di Rajasthan telah menargetkan komunitas Muslim di India, yang berjumlah sekitar 200 juta orang, dengan menggunakan istilah yang dinilai peyoratif, yaitu “penyusup.”
Isi Pidato yang Menimbulkan Kontroversi
Dalam pidato yang berlangsung sehari sebelum pengaduan diajukan, Modi menuduh pemerintahan Partai Kongres sebelumnya telah berpihak pada umat Islam dengan menyatakan bahwa mereka “harus memiliki hak pertama atas kekayaan negara.” Pidato Modi selanjutnya menyiratkan bahwa kekayaan tersebut akan dikonsumsi oleh mereka yang memiliki banyak anak dan akan diberikan kepada “penyusup”, sebuah istilah yang menimbulkan reaksi kuat dari Partai Kongres.
Reaksi Partai Kongres dan Tantangan Hukum
Dalam pengaduannya, Partai Kongres mendeskripsikan pidato tersebut sebagai “memecah belah, tidak pantas, dan jahat,” serta menuduh Modi telah melanggar undang-undang pemilu dengan menargetkan komunitas agama tertentu. Abhishek Manu Singhvi, juru bicara Partai Kongres, menyerukan tindakan konkret dari KPU menyusul pengaduan tersebut.
Siklus Pemilihan Umum India
India, yang merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, saat ini berada di tengah-tengah siklus pemilihan umum yang akan berlangsung hingga tanggal 4 Juni, dengan pemungutan suara yang telah dimulai sejak Jumat yang lalu. Dalam kerangka konstitusional negara yang sekuler, peraturan pemilu mengesampingkan kampanye yang mendasarkan diri pada sentimen komunal.
Tanggapan Partai Bharatiya Janata dan Sikap Modi
Sementara Modi belum memberikan respons terhadap pengaduan tersebut, Gaurav Bhatia, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) menyatakan bahwa pidato Modi mencerminkan realitas dan sesuai dengan pandangan masyarakat. Modi, yang telah menjabat sebagai perdana menteri sejak Mei 2014, sedang berusaha untuk terpilih kembali untuk masa jabatan ketiganya dan telah menarik perhatian karena pendekatannya yang tegas terhadap prinsip-prinsip Hindu.
Kontroversi Terkait Praktik Keagamaan
Kritik terhadap Modi mencuat, terutama menyusul peresmian Kuil Ram di Uttar Pradesh pada Januari lalu, yang dianggap kontroversial karena dibangun di lokasi masjid bersejarah yang dihancurkan oleh penganut Hindu garis keras pada tahun 1992. Ini menandai salah satu dari beberapa insiden yang menegaskan sikapnya yang mendukung superioritas Hindu, yang telah memicu berbagai tanggapan.
Perdana Menteri Narendra Modi menghadapi tuduhan serius dari Partai Kongres yang menantang retorikanya terhadap komunitas Muslim dan menyatakan bahwa kata-katanya berpotensi melanggar aturan pemilu yang sekuler di India. Kasus ini menyoroti ketegangan dalam politik India, di mana agama dan politik sering kali bersinggungan dengan cara yang kontroversial. Reaksi KPU terhadap pengaduan ini akan menjadi indikasi penting dari bagaimana India menavigasi tantangan pluralisme dan keadilan dalam sistem demokrasinya.
